Pemilu midterm AS 2026 dapat mengubah keseimbangan kekuasaan di Washington. Simak dampaknya bagi Donald Trump, perang Iran, tarif dagang dan Asia.

Petugas pemilu mencetak contoh surat suara saat pengujian wajib mesin pemungutan suara menjelang pemilu paruh waktu AS 2026 di Reno, Nevada, Amerika Serikat, 7 Oktober 2026. (Reuters/Elizabeth Mendez)

SINGAPURA: Pemilu paruh waktu Amerika Serikat (AS) akan digelar pada 3 November, dengan jutaan warga Amerika telah memberikan suara untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives), Senat, serta gubernur di berbagai negara bagian.

Sesuai namanya, pemilu paruh waktu atau midterm elections diselenggarakan dua tahun setelah dimulainya setiap masa jabatan presiden AS. Seluruh 435 kursi DPR dan sekitar sepertiga kursi Senat, yakni 35 kursi, diperebutkan dalam pemilihan kali ini.

Banyak hal dipertaruhkan dalam pemilu tersebut, terutama kendali atas Kongres AS yang saat ini dikuasai Partai Republik.

Di DPR, Partai Republik memegang mayoritas tipis dengan 218 kursi berbanding 214 kursi milik Partai Demokrat. Untuk mengambil alih kendali, Demokrat harus memperoleh tambahan empat kursi.

Persaingan juga berlangsung di Senat di mana Republik menguasai 53 kursi berbanding 47 kursi. Demokrat harus memenangkan empat kursi lebih banyak untuk merebut mayoritas.

Hingga Kamis (29/10), hampir 40 juta suara telah diberikan melalui pemungutan suara lebih awal secara langsung maupun melalui pos, menurut laporan NBC News.

Reuters memperkirakan lebih dari 100 juta suara akan diberikan dalam pemilu tahun ini apabila tingkat partisipasinya mendekati pemilu paruh waktu 2022. Ketika itu, sebanyak 112 juta suara dihitung berdasarkan data Komisi Bantuan Pemilu AS (US Election Assistance Commission).

Sejumlah pakar yang diwawancarai CNA menyebut inflasi, biaya hidup, kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump, dan perang Iran sebagai isu utama yang menjadi perhatian pemilih.

Bagi Trump dan Partai Republik, kehilangan kendali atas salah satu atau kedua kamar Kongres dapat menghambat pelaksanaan agenda pemerintahannya.

Kevin Chen dari S Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), mengatakan kekalahan tersebut akan "berdampak buruk" terhadap kemampuan Trump menjalankan kebijakannya.

Hasil pemilu paruh waktu berpotensi membuat dua tahun terakhir masa jabatan Trump sangat berbeda dibandingkan dua tahun pertamanya.

Sistem pemerintahan AS terdiri atas tiga cabang kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Kongres menjalankan fungsi legislatif sekaligus menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan penyeimbangan kekuasaan (checks and balances) terhadap cabang eksekutif yang dipimpin presiden dan wakil presiden.

Pemisahan kekuasaan tersebut memberikan Kongres kewenangan untuk membatasi tindakan pemerintah, menurut Profesor Madya Chong Ja Ian dari Departemen Ilmu Politik National University of Singapore (NUS).

"Yang paling jelas adalah kewenangan atas anggaran. Kongres juga memiliki kemampuan untuk memanggil pejabat pemerintah agar memberikan kesaksian di bawah sumpah," jelasnya.

Senat, sebagai kamar tinggi Kongres yang mewakili kepentingan negara bagian, juga berwenang menyetujui atau menolak pengangkatan pejabat penting.

"Jika Demokrat menguasai DPR, mereka memiliki sejumlah kemampuan untuk membatasi pemerintah," kata Chong.

Kemampuan tersebut akan semakin besar apabila Demokrat juga menguasai Senat.

Meski demikian, presiden AS tetap memiliki kewenangan luas dalam kebijakan luar negeri, penggunaan kekuatan militer, dan tarif perdagangan.

Trump juga dapat menggunakan perintah eksekutif (executive orders) untuk menjalankan kebijakan. Namun, Kongres berpotensi menahan atau membatasi pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Hasil pemilu akan menentukan partai mana yang memegang peran utama dalam pembentukan undang-undang, pengendalian anggaran, dan pengawasan kekuasaan presiden.

Partai Demokrat saat ini tidak memiliki mayoritas di kedua kamar Kongres. Jika kembali gagal merebut kendali selama dua tahun berikutnya, kemampuan mereka memperjuangkan agenda politik akan semakin terbatas.

"Bagi Republik, ini menyangkut kemampuan menjalankan pemerintahan selama dua tahun terakhir Trump. Bagi Demokrat, ini menyangkut kemampuan mengawasinya," kata Elvin Lim, profesor ilmu politik sekaligus Dekan College of Integrative Studies di Singapore Management University (SMU).

Menurut Lim, kendali atas DPR sangat menentukan karena tiga alasan.

Pertama, DPR memiliki kewenangan penting atas anggaran negara, dengan seluruh rancangan undang-undang pengeluaran harus diajukan melalui majelis tersebut.

Kedua, DPR dapat melakukan penyelidikan dan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan kesaksian.

Ketiga, DPR memiliki kewenangan untuk memulai proses pemakzulan presiden.

Chen menambahkan, penguasaan DPR dapat memungkinkan Demokrat menghambat agenda kebijakan Trump. Namun, dampaknya bergantung pada sejauh mana kedua partai bersedia menggunakan kewenangan mereka untuk memperjuangkan kepentingan politik masing-masing.

Menurut Chen, hasil pemilu paruh waktu akan memengaruhi agenda kebijakan pemerintah AS.

Partai yang menguasai DPR dapat mengendalikan pembahasan rancangan undang-undang pengeluaran penting dan mengadakan sidang untuk mengawasi kebijakan luar negeri Trump.

Jika Demokrat merebut Senat, mereka juga dapat menghambat persetujuan calon pejabat keamanan nasional yang diajukan Trump.

Chen, yang juga merupakan Associate Research Fellow pada Program Studi Amerika Serikat di RSIS, mengatakan kewenangan formal Kongres tersebut tetap harus dilihat dalam konteks pengaruh politik presiden.

Menurutnya, Trump memiliki "platform yang jauh lebih berpengaruh" untuk menyampaikan pandangan dan mempromosikan agendanya.

Trump juga diketahui pernah mengambil langkah tanpa melibatkan Kongres secara langsung.

Salah satu contohnya adalah pembelian gas Rusia baru-baru ini, yang menuai kritik dari anggota Partai Republik maupun Demokrat.

Dalam surat bersama lintas partai, para anggota Kongres menyatakan kesepakatan tersebut akan memberikan tambahan sumber pendanaan bagi pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membiayai perang, tanpa memberikan manfaat bagi rakyat Amerika.

Chong mengatakan pemilu paruh waktu juga kerap dipandang sebagai tolok ukur kinerja presiden, terlepas dari siapa yang sedang menduduki Gedung Putih.

Perang Iran merupakan konflik yang sangat tidak populer di kalangan warga Amerika.

Menurut Chen, DPR atau Senat yang dikuasai Demokrat dapat menggunakan kewenangan atas anggaran pertahanan untuk menekan Trump agar mengakhiri perang tersebut.

"DPR yang dikuasai Demokrat juga mungkin akan menentang rencana tarif Trump dengan lebih keras, meskipun mekanisme prosedural yang digunakan memberikan dasar hukum lebih kuat bagi tarif tersebut," jelasnya.

Berbagai jajak pendapat menunjukkan kekhawatiran ekonomi menjadi persoalan utama bagi pemilih Amerika, khususnya harga bahan bakar dan keterjangkauan kebutuhan hidup.

Chen mengatakan isu lain, termasuk pembangunan pusat data dan imigrasi, juga menjadi perhatian masyarakat.

"Meski terdapat kekhawatiran lain seperti pusat data dan imigrasi, perspektif ekonomi ini membuat isu kebijakan luar negeri, seperti perang Iran dan tarif Trump, berkaitan langsung dengan pengeluaran masyarakat," tuturnya.

Chong menilai pemilu paruh waktu biasanya menguntungkan partai oposisi.

Namun, pada pemilu kali ini, inflasi dan biaya hidup menjadi beban besar bagi pemerintah meskipun indikator utama perekonomian AS terlihat baik.

Dampak perang Iran terhadap biaya hidup, terutama harga bahan bakar, juga memperkuat persepsi bahwa pemerintah tidak mengelola perekonomian dengan baik.

Selain persoalan ekonomi, turut memicu ketidakpuasan.

Menurut Chong, upaya deportasi yang berlebihan telah menjadi persoalan bagi sebagian masyarakat Amerika.

Isu imigrasi sebelumnya menjadi salah satu sumber dukungan bagi Trump dan kelompok Make America Great Again (MAGA) di Partai Republik.

Namun, kebijakan tersebut kini memecah pandangan sejumlah komunitas sekaligus menyebabkan kelompok lainnya kehilangan tenaga kerja yang mereka butuhkan.

Awal Oktober, rumah anggota DPR dari Partai Demokrat Ilhan Omar di Minnesota digeledah oleh petugas Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Omar dikenal sebagai pengkritik keras Trump dan kerap menjadi sasaran penghinaan politik dari presiden tersebut.

Menurut Lim, karena kebijakan luar negeri sebagian besar berada dalam kewenangan presiden, hasil pemilu paruh waktu lebih mungkin mengubah batasan yang dihadapi Washington daripada arah kebijakan luar negerinya.

Awal tahun ini, Mahkamah Agung AS memutuskan Trump telah melampaui kewenangannya berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ketika berupaya menerapkan tarif perdagangan luas terhadap negara-negara di dunia.

Undang-undang tersebut memberikan kewenangan besar kepada presiden untuk mengendalikan transaksi ekonomi.

Setelah putusan itu, Trump beralih menggunakan penyelidikan praktik kerja paksa sebagai dasar untuk mengenakan tarif terhadap negara lain.

Saat ini, sejumlah produk ekspor Singapura menghadapi tarif sebesar 12,5 persen.

"Kongres yang dikuasai Demokrat akan mengawasi dan menentang tarif tersebut dengan lebih agresif. Namun, mereka tidak dapat dengan mudah membatalkannya karena veto presiden hanya bisa digugurkan dengan dukungan mayoritas dua pertiga," jelas Lim.

Bagi Singapura, yang perekonomiannya sangat bergantung pada perdagangan, perubahan komposisi Kongres belum tentu menghasilkan tarif yang lebih rendah.

Sebaliknya, kondisi tersebut dapat meningkatkan ketidakpastian hukum dan politik.

Menurutnya, Kongres yang dikuasai Demokrat dapat "mengurangi, tetapi tidak menghilangkan" sebagian gejolak terkait penggunaan kekuatan militer, kebijakan luar negeri AS, dan tarif perdagangan.

"Hal itu dapat meredam, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan, sebagian gejolak yang berkaitan dengan hal-hal seperti harga energi yang memengaruhi Asia dan Singapura," urainya.

Mengenai China, Lim mengatakan kedua partai besar AS secara umum memiliki sikap keras terhadap Beijing.

Ia memperkirakan Kongres yang dikuasai Demokrat justru akan mengambil sikap lebih tegas, bukan lebih lunak.

Lim juga menyoroti bahwa Kongres sebelumnya telah menunjukkan penentangan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah negara-negara Timur Tengah.

Pada Juni, kedua kamar Kongres menyetujui resolusi kewenangan perang yang memerintahkan Trump menghentikan aksi militer terhadap Iran.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan yang pertama sejak War Powers Act disahkan pada 1973.

"Resolusi itu bersifat simbolis. DPR yang dikuasai Demokrat akan memiliki pengaruh lebih nyata melalui pendanaan perang untuk membatasi kewenangan presiden dalam menggunakan kekuatan militer. Hal ini dapat memberikan kepastian lebih besar bagi pasar dan rantai pasok," jelas Lim.

Jika Demokrat menguasai seluruh Kongres AS, partai tersebut akan memiliki pengaruh lebih besar untuk memaksa pemerintah bernegosiasi.

Namun, peluang Demokrat merebut DPR dinilai jauh lebih besar dibandingkan Senat.

"Republik memegang mayoritas 53 berbanding 47, sehingga Demokrat membutuhkan tambahan bersih empat kursi. Namun, momentum berada di pihak mereka," kata Lim.

Menurut analis dan ahli statistik Amerika Nate Silver, Demokrat berdasarkan data terakhir pada 31 Oktober memiliki peluang 96 persen untuk memenangkan DPR dan 80.1 persen untuk menguasai Senat.

Silver sebelumnya berhasil memprediksi kemenangan Barack Obama dalam pemilihan presiden 2008 dan 2012.

Apabila Demokrat merebut DPR, Partai Republik akan kehilangan kendali atas agenda legislasi, anggaran, dan pengawasan pemerintahan.

"Bersiaplah menghadapi pemanggilan untuk memberikan kesaksian, penyelidikan terhadap pemerintah, serta negosiasi alot atas setiap rancangan undang-undang pengeluaran, dengan kemungkinan nyata terjadinya penghentian sementara operasional pemerintah (government shutdown)," kata Lim.

"Pemakzulan juga kembali menjadi kemungkinan, meskipun pemberhentian presiden membutuhkan dukungan dua pertiga Senat, yang sangat kecil kemungkinannya," tambahnya.

Jika Demokrat juga menguasai Senat, Partai Republik akan kehilangan kendali atas proses persetujuan pengangkatan pejabat, termasuk hakim, menteri, dan pejabat lainnya.

"Trump juga akan kehilangan pilihan untuk meloloskan undang-undang besar dengan mayoritas sederhana melalui mekanisme rekonsiliasi anggaran," jelas Lim.

Terlepas dari partai mana yang menguasai Senat, kerja sama lintas partai tetap diperlukan untuk meloloskan berbagai kebijakan.

Pasalnya, sebagian besar rancangan undang-undang dan urusan legislatif membutuhkan dukungan 60 dari 100 senator untuk mengakhiri praktik filibuster, yakni prosedur yang dapat digunakan untuk memperpanjang perdebatan dan menghambat pemungutan suara.

Sementara itu, kemenangan Partai Republik akan dipandang sebagai pembenaran atas kinerja pemerintahan sejauh ini dan kemungkinan membuka jalan bagi kelanjutan kebijakan yang sedang berjalan.

Menurut Chen, Trump juga akan memiliki kesempatan memperkuat pengaruh kelompok konservatif dalam lembaga peradilan melalui pengangkatan lebih banyak hakim, termasuk kemungkinan hakim Mahkamah Agung.

"Diperkirakan lebih banyak kebijakan yang sama, dengan lebih sedikit pembatasan," kata Lim.

Pertama, mayoritas Partai Republik kemungkinan tetap tipis, sehingga pembelotan segelintir anggota dapat menghambat pengesahan undang-undang, termasuk yang berkaitan dengan Iran.

Kedua, pengaruh Trump terhadap partainya diperkirakan akan melemah karena masa jabatan presidennya dibatasi konstitusi.

"Sebagai presiden yang masa jabatannya dibatasi, pengaruh Trump terhadap partainya sendiri akan memudar ketika para anggota Republik mulai mempersiapkan diri menghadapi Pilpres 2028," tutup Lim.

Ikuti saluran untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.

We know it's a hassle to switch browsers but we want your experience with CNA to be fast, secure and the best it can possibly be.

To continue, upgrade to a supported browser or, for the finest experience, download the mobile app.