Panel khusus yang melibatkan sejumlah firma hukum dan investigasi ternama ini akan menyelidiki perusahaan yang diduga bertanggung jawab atau turut menyebabkan kebakaran pemicu kabut asap di Singapura.
Pemandangan kabut asap dari Chinatown pada sore hari tanggal 23 Oktober 2026. (Foto: CNA/Ooi Boon Keong)
SINGAPURA: Singapura menunjuk tujuh anggota panel khusus untuk menyelidiki perusahaan-perusahaan yang diduga turut menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pemicu kabut asap lintas batas, kata Kementerian Hukum (MinLaw) dan Badan Lingkungan Nasional (NEA) pada Jumat (30/10).
Tiga di antaranya merupakan perusahaan investigasi, yakni Control Risks Group, FTI Consulting (Singapore), dan Kroll Singapore.
Empat lainnya merupakan firma hukum atau penasihat hukum, yakni Dentons Rodyk & Davidson LLP, Toby Landau King's Counsel dari Duxton Hill Chambers, TSMP Law Corporation, dan WongPartnership LLP.
Dalam pernyataan bersama, MinLaw dan NEA menyatakan, para anggota panel memiliki keahlian dalam investigasi forensik, analisis keuangan, intelijen korporasi, konsultasi risiko, dan layanan hukum.
Perusahaan-perusahaan spesialis ini ditunjuk untuk bergabung dalam panel baru yang bertugas menyelidiki perusahaan yang diduga bertanggung jawab atau turut menyebabkan karhutla pemicu kabut asap di Singapura.
Dalam pengumuman pada 23 Oktober, MinLaw menyatakan telah menunjuk Davinder Singh Chambers untuk memberikan nasihat kepada para ahli panel guna memastikan penyelidikan dan pemeriksaan berjalan sesuai prosedur di berbagai yurisdiksi.
Saat itu, MinLaw mengatakan, pengacara senior Davinder Singh SC memiliki pengalaman luas dalam investigasi korporasi lintas negara dan struktur hukum yang kompleks.
Selain memberikan nasihat, Davinder Singh Chambers juga akan mengoordinasikan pekerjaan perusahaan-perusahaan dalam panel "untuk memastikan laporan evaluasi mereka menjawab persoalan yang relevan serta memuat informasi dan bukti yang dibutuhkan NEA dalam pemeriksaannya", kata MinLaw dan NEA pada Jumat.
Perusahaan yang diidentifikasi pemerintah wajib menunjuk tim profesional dari panel untuk menyelidiki secara menyeluruh kegiatan operasional, hubungan korporasi, dan rantai pasokan mereka, serta menyerahkan hasil audit mendalam kepada pemerintah.
Setiap tim pemeriksa akan terdiri dari perusahaan investigasi dan firma hukum yang memberikan nasihat kepada perusahaan investigasi tersebut. Tim ini juga dapat melibatkan pihak ketiga atau pakar lain untuk membantu pekerjaan mereka, termasuk melakukan penginderaan jauh dan analisis geospasial guna meneliti data titik panas dari satelit.
"Pemeriksaan akan dilakukan dengan biaya yang ditanggung perusahaan masing-masing. Tim pemeriksa akan menyerahkan laporan evaluasi kepada NEA, yang akan mempertimbangkan temuan tersebut untuk menentukan apakah perlu ada tindakan lebih lanjut," kata kedua lembaga.
MinLaw dan NEA menambahkan, anggota panel dapat ditambah jika diperlukan.
"Sejumlah firma hukum tidak dapat ditunjuk sebagai anggota panel karena mereka memberikan nasihat hukum kepada beberapa perusahaan yang telah diidentifikasi pemerintah," kata kedua lembaga.
Langkah ini diambil setelah para eksekutif senior dari 10 perusahaan yang diduga penyebab kabut asap dipanggil menghadiri pertemuan yang jarang terjadi dengan tiga menteri Singapura pada Rabu.
Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Senior K Shanmugam, dan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu bertemu dengan para pimpinan perusahaan itu untuk menyampaikan tuntutan pemerintah Singapura serta rencana memperkuat aturan hukum guna meminta pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan polusi kabut asap.
Pertemuan itu juga dihadiri Davinder Singh dan pejabat senior dari Kejaksaan Agung Singapura (AGC), NEA, dan MinLaw.
Perusahaan yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, dan Sinar Mas Group.
Seluruh perusahaan tersebut telah menerima pemberitahuan berdasarkan Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas dan berjanji dalam pertemuan itu untuk bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan Singapura.
MinLaw saat itu menyatakan, pemerintah akan memeriksa aktivitas perusahaan dalam dan luar negeri, hubungan korporasi, serta rantai paso mereka untuk memastikan apakah perusahaan-perusahaan tersebut terlibat dalam menyebabkan atau membiarkan kebakaran yang memicu atau memperparah kabut asap.
Mengingat struktur korporasi dan pengaturan bisnis yang kompleks dapat melibatkan berbagai yurisdiksi, panel ini bertugas membantu pemerintah mengungkap fakta.
"Pemerintah akan mewajibkan perusahaan-perusahaan ini memberikan akses penuh terhadap informasi dan fakta relevan lainnya mengenai kegiatan operasional, rantai pasok, dan struktur grup perusahaan mereka untuk meyakinkan pemerintah bahwa mereka sama sekali tidak terlibat dalam menyebabkan atau membiarkan kebakaran tersebut," kata kementerian sebelumnya.
Ikuti saluran untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.
We know it's a hassle to switch browsers but we want your experience with CNA to be fast, secure and the best it can possibly be.
To continue, upgrade to a supported browser or, for the finest experience, download the mobile app.