DPRD Gianyar minta Perubahan APBD 2026 tepat sasaran

Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun (kiri) dan Wakil Ketua DPRD Gianyar I Ketut Astawa Suyasa (tengah) di sela penyampaian pandangan fraksi terkait perubahan APBD 2026 di sela rapat paripurna DPRD Gianyar, Bali, Selasa (8/9/2026) . ANTARA/HO-Pemkab Gianyar Gianyar, Bali (ANTARA) - DPRD Kabupaten Gianyar, Bali, menekankan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan transparan dalam pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

"Kami berharap seluruh program pembangunan dan pengelolaan anggaran dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat waktu, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Gianyar," kata Wakil Ketua DPRD Gianyar I Ketut Astawa Suyasa di Gianyar, Selasa.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna DPRD Gianyar dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD 2026.

Menurut dia, sejumlah sektor menjadi perhatian DPRD, mulai dari penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pertanian, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, pemerataan infrastruktur, hingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

DPRD juga berharap Perubahan APBD 2026 memprioritaskan pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu, pelestarian seni dan budaya, lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi.

"Kami berharap Perubahan APBD 2026 benar-benar pro-rakyat, menjawab kebutuhan masyarakat, dan setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Gianyar," katanya.

DPRD Gianyar juga mengapresiasi komitmen pemerintah kabupaten dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan melalui Program Biaya Kesehatan Gratis (BK).

Namun, DPRD menyoroti penonaktifan sejumlah peserta Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI) dari pemerintah pusat serta persoalan cakupan layanan BPJS Kesehatan terhadap sejumlah obat dan tindakan medis.

DPRD berharap pemerintah daerah melakukan pendataan terhadap warga terdampak dan menyiapkan solusi melalui skema PBI yang bersumber dari APBD maupun bantuan keuangan sesuai ketentuan.

Selain pelayanan kesehatan, DPRD mendorong pemerintah daerah menuntaskan pembangunan dan perbaikan jalan yang masih mengalami kerusakan pada tahun anggaran berikutnya.

DPRD juga menyoroti penurunan target pendapatan retribusi daerah sebesar 8,22 persen dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 serta meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai alokasi anggaran untuk memperbaiki jaringan irigasi pertanian yang mengalami kerusakan.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Gianyar mengusulkan kenaikan target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp33,6 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 menjadi Rp2,43 triliun.

Pemerintah daerah antara lain berupaya memperkuat basis pajak melalui pendataan wajib pajak serta ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan untuk menopang PAD.

Target PAD tersebut mencapai sekitar 71,3 persen dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 sebesar Rp3,41 triliun.

Selain PAD, pendapatan daerah direncanakan berasal dari pendapatan transfer sekitar Rp980 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp3 miliar.

Rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD Gianyar tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.